Visi Meritokrasi Iqbal-Dinda
Iqbal-Dinda memahami bahwa untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, sistem yang menjamin penempatan orang-orang terbaik dalam jabatan publik harus diutamakan. Dalam programnya, mereka merencanakan beberapa langkah strategis untuk memastikan penerapan meritokrasi yang kuat, di antaranya:
Seleksi ASN yang Terbuka dan Transparan: Pasangan ini berjanji untuk memperkuat proses seleksi ASN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar benar-benar berdasarkan kualifikasi, integritas, dan rekam jejak profesional. Proses seleksi yang transparan ini akan diawasi oleh lembaga independen untuk memastikan tidak ada intervensi politik atau nepotisme.
Sistem Penilaian Berbasis Kinerja: Iqbal-Dinda ingin memperkenalkan sistem penilaian kinerja yang terukur dan obyektif bagi ASN. Sistem ini akan mengukur kinerja berdasarkan pencapaian target dan kualitas pelayanan publik, sehingga ASN yang berprestasi dapat diberi kesempatan untuk berkembang, sementara yang tidak performa baik akan diberikan pelatihan ulang atau digantikan.
Pembinaan Karier ASN Berbasis Kompetensi: Mereka juga akan membangun sistem pembinaan karier ASN yang jelas, di mana promosi jabatan akan sepenuhnya berdasarkan prestasi dan kompetensi. Ini mencakup penyediaan program pelatihan berkelanjutan bagi ASN untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru dalam menjalankan tugas.
Dampak Positif Meritokrasi di Pemerintahan NTB
Dengan mengadopsi meritokrasi sebagai sistem utama dalam pemerintahan, pasangan Iqbal-Dinda yakin NTB akan mengalami peningkatan signifikan dalam berbagai aspek, seperti:
Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Publik: ASN yang ditempatkan di posisi strategis akan dipilih berdasarkan kemampuannya, sehingga pelayanan publik dapat lebih cepat, tepat, dan memuaskan masyarakat.
Menciptakan Birokrasi yang Bersih dan Bebas Nepotisme: Meritokrasi akan mencegah pengangkatan jabatan berdasarkan hubungan pribadi atau politik, yang seringkali menjadi akar masalah korupsi dan inefisiensi birokrasi.
Mendorong Daya Saing dan Inovasi di NTB: Dengan adanya dorongan bagi ASN untuk terus mengembangkan diri, birokrasi NTB diharapkan mampu menghadirkan inovasi-inovasi baru yang mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Tantangan yang Dihadapi Iqbal-Dinda dalam Implementasi Meritokrasi
Meski memiliki visi yang jelas, penerapan sistem meritokrasi tidak luput dari tantangan. Berikut beberapa tantangan yang diperkirakan akan dihadapi oleh Iqbal-Dinda:
Resistensi dari Internal Birokrasi: Sebagian ASN mungkin merasa terancam dengan penerapan meritokrasi yang ketat, terutama mereka yang sebelumnya menduduki posisi strategis melalui jalur non-merit. Mengatasi resistensi ini memerlukan pendekatan yang bijaksana, termasuk memberikan pelatihan ulang dan sosialisasi terkait manfaat sistem meritokrasi.
Budaya Politik Lokal: NTB, seperti banyak daerah di Indonesia, memiliki budaya politik yang masih dipengaruhi oleh patronase dan kekerabatan. Ini dapat menjadi tantangan bagi upaya Iqbal-Dinda untuk memastikan proses rekrutmen dan promosi sepenuhnya obyektif dan berbasis kinerja.
Keterbatasan Sumber Daya: Penerapan meritokrasi juga membutuhkan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan mekanisme evaluasi yang objektif. Oleh karena itu, anggaran dan komitmen politik yang kuat menjadi hal penting.
Pasangan calon gubernur Iqbal-Dinda berkomitmen untuk membawa perubahan mendasar dalam birokrasi NTB melalui penerapan sistem meritokrasi. Dengan menempatkan orang-orang yang benar-benar kompeten di posisi strategis, mereka berharap dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun tantangan akan tetap ada, keseriusan Iqbal-Dinda dalam mengimplementasikan meritokrasi bisa menjadi momentum bagi NTB untuk melangkah lebih jauh menuju pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
