Jakarta (ainews.co.id)-Sebulan Terakhir Bea Cukai jadi sorotan publik hingga viral di media sosial prosedur pemeriksaan serta pengenaan tarif bea masuk dan denda dianggap menjadikan masyarakat yang berpergian ke luar negeri itu mah banjir keluar dari publik itu muncul pula kasus korupsi yang menjerat pejabat Bea Cukai seperti dalam kasus deportasi gula.
Pemerintah akan mengevaluasi Direktorat Jenderal bea dan cukai untuk merespon berbagai kasus viral dan keluhan yang menyeret institusi tersebut. Perbaikan yang dilakukan mulai dari merevisi berbagai regulasi lintas Kementerian lembaga pembuat sistem dan prosedur operasi standar baru sampai mengevaluasi kinerja petugas di lapangan regulasi yang akan dievaluasi bukan hanya Peraturan Menteri Keuangan melainkan juga peraturan lainnya yang menjadi ranah Kementerian lain seperti Kementerian Perdagangan dan kementerian yang semuanya memiliki peraturan teknis masing-masing yang wajib dijalankan petugas Bea Cukai di lapangan.
Baca Juga : Perusahaan Raksasa Apple menghadapi Gugatan dari iCloud dengan tuduhan Monopoli iCloud konsumen.
Pemetaan juga akan dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang memang bernilai tinggi ,sehingga orang-orang yang membawa barang sederhana tidak akan dipersulit saat ini perbaikan dari penyederhanaan sedang berproses dengan meminta masukan dari sejumlah pihak serta hasil evaluasi lapangan.
Baca Juga : Tidak hanya Pesawat Garuda yang keluar
percikan Api di mesinnya,Pesawat Delta Aviation Juga.
" Srimuliyani Mentri Keuangan RI " dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal bea dan cukai menyambut gembira perubahan Permendagri 36 2024 menjadi Permendagri 2024 yang menyederhanakan proses persyaratan untuk pelepasan kontainer tersebut dengan pengubahan persyaratan menjadi hanya laporan survei sebelumnya nomor 7 tahun 2024 perizinan impor atas barang barang tersebut dikenakan pelarangan dan pembatasan serta dikenakan pertimbangan teknis oleh kementerian perindustrian.imbuhnya.
Saat pelepasan secara simbolis disaksikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta wakil menteri perdagangan Jerry sambuaga di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sabtu 18/05/ 2024.
Adapun permendag nomor 7 tahun 2024 juga merupakan revisi dari permendag nomor 30 tahun 2023 untuk mendukung permen itu kemenperin menerbitkan permenperin yang memuat aturan pertek akibat penerapan lartas dan pertek itu terjadi penumpukan belasan ribu kontainer di pelabuhan tanjung priok.
