Ratusan Driver Lingkar Bandara Gelar Aksi Tuntut Keberpihakan Transportasi Lokal

LOMBOK TENGAH,ainews co.id- Ratusan pengemudi transportasi dari wilayah lingkar Bandara Lombok menyuarakan aspirasi mereka di beberapa desa terkait kehadiran layanan transportasi daring seperti Grab dan Gojek. Para pengemudi ini menolak keberadaan layanan transportasi berbasis aplikasi daring tersebut yang dinilai merugikan usaha transportasi lokal. Mereka juga meminta pihak Angkasa Pura untuk tidak menambah mitra transportasi baru yang dinilai dapat mematikan usaha mereka di tengah kondisi penumpang yang masih sedikit pasca-pandemi.Kamis 09/01/2025.

Salah satu tuntutan utama adalah agar layanan transportasi daring yang menggunakan sistem "kontrol lokasi" atau GPS online lebih diawasi. Hal ini, menurut para pengemudi, telah menggerus pangsa pasar mereka. Selain itu, mereka meminta Angkasa Pura lebih selektif dalam bermitra dengan perusahaan transportasi baru.

Menurut Komisi II , anggota DPRD Lombok Tengah, aspirasi ini telah mendapatkan respons positif dari pihak DPRD Lombok Tengah. Namun, pihak eksekutif belum memberikan respons yang memuaskan, sehingga para pengemudi berencana melanjutkan aksi di hari kedua dengan pendampingan dari kelompok Laskar Sasak Dan YIPU NTB

"Penambahan perusahaan transportasi baru hanya akan mempersulit kami, masyarakat lokal, untuk bertahan hidup. Kami menggantungkan hidup dari usaha transportasi di sekitar bandara, dan kehadiran layanan daring maupun perusahaan baru akan membunuh usaha kami," ujar salah satu pengemudi dalam aksi tersebut.

Laskar Sasak bersama dengan beberapa LSM setempat menyatakan dukungannya terhadap aksi para pengemudi. Mereka menegaskan bahwa tuntutan ini murni berasal dari masyarakat lokal yang merasa dirugikan oleh kebijakan transportasi yang ada. "Kami meminta Angkasa Pura untuk lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal yang sudah lama menggantungkan hidup dari usaha transportasi di lingkar bandara," tambah seorang perwakilan Laskar Sasak.

Aksi ini diharapkan dapat menjadi perhatian pihak terkait untuk lebih berpihak kepada pengusaha transportasi lokal, sekaligus menjadi langkah awal dalam menciptakan regulasi yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak.

(Jdi)